3.800 Guru Kontrak di Bekasi Belum Terima Gaji Selama 2 Bulan

0

Selama bulan Agustus dan September 2018, sebanyak 3.800 Guru Gabungan Tenaga Kontrak (GTK) di Kota Bekasi belum menerima gaji. Gaji ini tertunda lantaran belum dicairkan dari pemerintah daerah.

Keluhan itu diungkapkan Firmansyah, guru kontrak SD Sumutbatu IV, Jumat (12/10/2018). Firman meminta Pemerintah Kota Bekasi segera membayarkan gajinya tersebut.

“Bukan saya saja, guru kontrak lainnya juga belum dibayar gajinya. Kalau sampai November 2018 nanti, maka gaji kami sudah tiga bulan belum dibayar. Per bulannya kami dapat Rp 3,8 juta,” ungkapnya.

BACA JUGA: Suruh Muridnya Hitung 100 juta Butir Beras, Guru Matematika Ini Diprotes

Ia menjelaskan, dirinya bersama 3.800 guru kontrak lainnya masuk dalam Gabungan Tenaga Kontrak (GTK). Di dalamnya, kata dia, kebanyakan guru honorer yang sekarang diangkat menjadi pekerja kontrak

“Gaji pekerja kontrak di lingkungan guru sama dengan tenaga kontrak lainnya. Sumber alokasinya saja yang beda, kalau kami berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah,” tuturnya.

Belum dibayarkannya gaji selama dua bulan, membuat Firman kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saat ini, diakui Firman, para GTK sedang memutar otak untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, di antara mereka ada pula yang sampai menggadaikan harta benda di tempat pegadaian.

BACA JUGA: Ini Kronologi Guru SMP di Magetan Pukul Murid Pakai Sepatu

“Itu kan keringat kerja kita belum dibayar. Kita punya keluarga yang harus dikasih makan. Teman saya sampai gadai barang, ada juga yang manfaatkan les privat buat pemasukan,” bebernya.

Jumlah guru yang tergabung dalam GTK sebanyak 3.800 orang. Mereka diangkat sebagai tenaga kontrak sejak awal 2017. Gaji yang diterima per satu orang besarannya mencapai Rp 3,8 juta.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi mengatakan, pencairan gaji guru kontrak menunggu ketuk palu APBD perubahan 2018.

“Aturannya memang seperti itu, jadi dananya ada di APBD perubahan,” katanya saat dikonfirmasi.

Ali menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji juga dikarenakan adanya kenaikan status menjadi pegawai kontrak, yang awalnya Rp 2,7 juta per orang, menjadi Rp 3,8 juta per orang.

“Jadi perubahan ini membuat kami hanya mampu membayar selama tujuh bulan atau sampai Agustus. Sisanya, gaji sampai dengan Bulan Desember akan dialokasikan di APBD perubahan. Kenyataannya seperti itu, jadi mohon bersabar,” paparnya. []

SUMBER: TRIBUNNEWS

 

Kamu Sedang Offline