Unik, Informatif , Inspiratif

BI: Uang Digital Tidak Sesuai Undang-Undang

0

Bank Indonesia (BI) melalui Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Agusman memperingatkan bahwa mata uang digital termasuk bitcoin dilarang digunakan sebagai alat segala transaksi pembayaran, Sabtu (12/1/18). Hal itu didasari pada undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang mata uang.

Agusman menyampaikan, Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah.

Termasuk juga di dalamnya kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan.

Related Posts
1

Wah, Akan Ada Undang-Undang bagi Pemain dan Pembuat…

“Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab,” katanya, dikutip dari Antara.

Selain itu, kata Agusman, transaksi menggunakan mata uang digital juga tidak ada administratur resminya. Di samping tidak memiliki underlying asset atau acuan yang mendasari harga mata uang digital, nilai perdagangan jenis mata uang digital juga sangat fluktuatif.

Kondisi yang demikian membuat pembayaran menggunakan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital,” ujarnya. []


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.