Unik, Informatif , Inspiratif

BIN Bantah Kabar Suap Pembungkaman Ormawa

0 42

Badan Intelijen Negara (BIN) membantah kabar bahwa BIN menyuap organisasi kemahasiswaan (ormawa) agar tidak kritis terhadap pemerintah.

Dalam isu yang beredar, BIN disebut menggelontorkan sejumlah uang untuk organisasi dan pemimpin organisasi.

BACA JUGA: Dibandingkan Populasinya, Jumlah Mahasiswa Indonesia Masih Sedikit

“Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN,” ujar Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto melalui keterangan tertulisnya, Ahad (18/11/2018).

Wawan mengatakan, isu ini mengemuka di media sosial Twitter Joko Edy Abdurrahman (mantan DPR-RI) yang meminta klarifikasi bahwa Kepala BIN menyuap beberapa organisasi mahasiswa seperti PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi dan KMHDI. Isu itu menyebut BIN menyuap masing-masing mendapat Rp 200 juta per bulan, sedangkan Ketua organisasi mendapat Rp 20 juta per bulan.

BACA JUGA: Mahasiswa Ini Mengaku Bisa Tirukan Suara Jokowi dan Prabowo

Dalam isu itu, organisasi mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi. Wawan pun menegaskan, BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah.

Sebab, kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun, kata dia kritik tetap harus ada data dan fakta serta diberikan solusi.

“Selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang diberikan UU secara berimbang cover both side,” kata Wawan.

Adapun munculnya berbagai Ormas Relawan, lanjut Wawan, merupakan kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Sehingga, tidak perlu didorong oleh siapapun termasuk BIN, dan sah menurut UU.

“Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE,” ujar Wawan menegaskan.

BACA JUGA: Mahasiswa UGM Ungkap Pengaruh Menakjubkan Shalat pada Kesehatan Mulut

Wawan pun menambahkan, berbagai deklarasi terjadi di Indonesia merupakan tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan. Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung Capres-cawapres masing-masing. Menurutnya, tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut.

BIN pun menyakatan membebaskan seluruh Ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU.

“Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoaks,” kata Wawan menegaskan. []

SUMBER: REPUBLIKA

Artikel Terkait :

loading...

Kamu Sedang Offline