Unik, Informatif , Inspiratif

Diduga Hina Prabowo, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu

0

Jakarta — Tim Advokat Milenial Peduli Pemilu menuding  capres nomor urut 01, Joko Widodo telah menghina Prabowo Subianto dalam debat pertama pilpres yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Saat itu tema debat pilpres pertama mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

BACA JUGA: Polemik Jokowi Beli Sabun Cuci 2 Miliar, Pramono: Sumber Dana dari TKN Jokowi-Ma’ruf Amin

Jokowi pun dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan tindakan penghinaan terhadap peserta pemilu lain.

Kejadiannya berawal saat Jokowi menyebut Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menandatangani berkas pencalonan caleg, termasuk caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi.

Namun faktanya, Prabowo tidak menandatangani berkas tersebut.

“Pernyataan yang disampaikan capres Joko Widodo itu adalah merupakan penghinaan terhadap Prabowo Subianto yang sama sekali dia tidak pernah tanda tangan soal (berkas pencalonan) caleg eks koruptor,” kata pelapor yang diwakili oleh Muhajir di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019).

Menurut peapor, pernyataan Jokowi itu merupakan penggiringan opini yang menyesatkan. terdapat indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan Jokowi karena menyerang pribadi Prabowo.

“Ini berdampak ke asumsi masyarakat yang mengatakan Pak Prabowo adalah pendukung koruptor,” ujar dia.

Pelapor pun menduga, okowi telah melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf c Juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu mengatakan, pelaksana, peserta dan tim kampanye tidak boleh menghina seseorang.

Apabila terbukti, maka terlapor dapat dikenai sanksi 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

Sementara itu, aturan mengenai pencalonan anggota legislatif diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BACA JUGA: Penampilan Debat Perdana, Pengamat Politik: Jokowi Agresif, Prabowo Terlalu Santun

Untuk penandatanganan pengajuan persyaratan caleg terdapat pada Pasal 11. Isinya berupa persyaratan pengajuan caleg DPR RI ditandatangani oleh ketua umum atau sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat.

Sedangkan caleg pada tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota tersebut. []

SUMBER: LIPUTAN6


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Kamu Sedang Offline