Unik, Informatif , Inspiratif

Diperlakukan Rasis, Muslim Assam Hadapi Kebijakan Kontroversi?

0

Masalah pendaftaran penduduk yang terjadi di Assam menjadi kontroversi. Krisis baru bisa saja terjadi seperti pada komunitas muslim di Rohingya, Myanmar.

Dikabarkan di Assam negara bagian India, hampir 33 juta orang mendaftar ke Pendaftaran Kewarganegaraan Nasional (NRC), namun hanya sekitar 4 juta orang di antaranya —kebanyakan Muslim dan Hindu Bengali—yang diminta untuk mengajukan dokumentasi tambahan guna mendukung klaim mereka.

NRC, yang diresmikan pada 1950 segera setelah kemerdekaan India, adalah kebijakan kontroversial untuk negara bagian Assam.

BACA JUGAWow, Pengusaha India Ini Berikan Hadiah 600 Mobil untuk Karyawannya!

Hingga kini tercatat ada 20 orang Hindu dan Muslim Bengali bunuh diri setelah mereka gagal menembus NRC. Kemungkinan karena mereka merasa tidak mampu menghadapi masa depan yang tidak pasti.

“Mereka merasa terhina dan khawatir menghabiskan sisa hidup mereka di kamp-kamp tahanan,” kata Uttam Saha, seorang wartawan di Assam.

Saha menambahkan bahwa ada ribuan keluarga (Bengali) menghadapi risiko kehancuran, padahal mereka telah bersusah payah menghabiskan uang membayar pengacara atau menyuap pejabat.

Kebijakan itu juga mengundang kebingungan di benak publik. Komisi Pemilihan India mengatakan bahwa orang-orang yang didepak dari NRC tidak akan secara otomatis kehilangan haknya. Bahkan masih bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih, jika mereka membuat dokumen otentik untuk membuktikan kewarganegaraan mereka.

BACA JUGA: India Segel Masjid Berizin Ilegal di Delhi

Pemerintah India telah membentuk komite untuk memeriksa apa yang harus dilakukan dengan mereka yang akan dikeluarkan dari NRC.

Menurut Ranabir Sammadar, pakar migrasi di Calcutta Research Group (CRG), para imigran yang telah lama menetap itu adalah populasi besar yang berisiko menjadi penduduk tanpa status warga negara.

Ranabir Sammadar juga mengingatkan bahwa mereka telah tinggal di Assam selama beberapa dekade, kebanyakan dari mereka memiliki properti dan telah terintegrasi ke dalam masyarakat setempat. Jika sekarang menolak kewarganegaraan mereka, maka akan menciptakan krisis kemanusiaan yang lebih besar. []

SUMBER: LIPUTAN 6


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.