Unik, Informatif , Inspiratif

Hakim AS Jegal Kebijakan Imigrasi Trump

0 37

Setelah militer AS menolak usulan Presiden AS Donald Trump untuk membangun pusat penahanan bagi imigran, kini giliran Hakim Distrik AS yang menolak perintah Trump. Pemblokiran perintah Trump ini merupakan kekalahan terakhir bagi Trump di ruang sidang terkait kebijakan imigrasi.

Keputusan ini berlaku secara nasional, sejak Senin 19/11/2018 hingga 19 Desember, saat hakim menjadwalkan kembali sidang untuk mempertimbangkan apakah pemblokiran akan diperpanjang.Sebagaimana dikabarkan Hakim Distrik AS Jon Tigar di San Francisco telah memblokir sementara perintah Presiden AS Donald Trump yang melarang pemberian suaka bagi migran yang memasuki negara itu secara ilegal dari Meksiko.

BACA JUGA: Militer AS, Tolak Permintaan Trump Bangun Pusat Penahanan Migran

Trump mengatakan, dalam sistem imigrasinya para pejabat hanya akan memproses klaim suaka bagi para migran yang datang ke AS dari titik masuk resmi. Kelompok-kelompok hak sipil telah menggugat kebijakan Trump yang dikeluarkan pada 9 November itu, dengan alasan melanggar undang-undang administratif dan imigrasi.

Tigar mengatakan Kongres dengan jelas mengamanatkan bahwa migran dapat mengajukan permohonan suaka terlepas dari bagaimana cara mereka memasuki negara itu. Tigar juga menyebut aturan terbaru Trump sebagai aturan yang ekstrem dari praktik sebelumnya.

“Apa pun ruang lingkup wewenang Presiden, ia tidak boleh menulis ulang undang-undang imigrasi untuk memberlakukan syarat yang secara tegas telah dilarang oleh Kongres,” tulis Tigar.

Kebijakan Trump yang menargetkan kota-kota perbatasan, juga telah diblokir oleh pengadilan.

Pemblokiran kebijakan imigrasi Trump ini terjadi ketika ribuan penduduk Amerika Tengah, termasuk sejumlah besar anak-anak, berjalan secara berkelompok menuju perbatasan AS untuk menghindari kekerasan dan kemiskinan di dalam negeri mereka. Beberapa dari mereka telah tiba di Tijuana, sebuah kota di perbatasan Meksiko dengan California.

Pemerintah AS telah dikecam karena diduga sengaja memperlambat waktu pemrosesan di pintu-pintu masuk resmi. Keterlambatan ini menyebabkan para migran terpaksa menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu di perbatasan sebelum mereka dapat mengajukan suaka.

Pada sidang Menurut pengacara American Civil Liberties Union (ACLU), Lee Gelernt, perintah Trump jelas bertentangan dengan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan. Undang-undang itu memungkinkan setiap orang hadir di Amerika untuk mencari suaka, terlepas dari bagaimana mereka memasuki negara itu. Hal ini ia paparkan dalam sidang sebelumnya pada Senin (19/11).

BACA JUGA: Selamatkan Bayi yang Hampir Jatuh dari Atas Gedung, Imigran Mali Dapat Kewarganegaraan

Gelernt sebagai pengacara ACLU, ia menjelaskan bahwa otoritas Meksiko telah mulai melarang anak di bawah umur untuk mendaftar suaka di pintu masuk perbatasan AS.

Namun menurut Lembaga migrasi Meksiko dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, klaim ACLU itu tidak berdasar dan tidak ada laporan semacam itu dari PBB atau kelompok hak asasi manusia yang memantau situasi di perbatasan.

Uriel Gonzalez, kepala penampungan YMCA bagi para migran muda di Tijuana, mengatakan dia belum pernah mendengar tentang langkah-langkah baru yang menargetkan anak di bawah umur yang tidak didampingi orang tua. Uriel mencatat sudah ada antrean panjang untuk mendapatkan giliran dengan otoritas AS. []

SUMBER: REPUBLIKA

Artikel Terkait :

loading...

Kamu Sedang Offline