Unik, Informatif , Inspiratif

HMI Laporkan Jokowi ke Bawaslu

0

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melaporkan capres 01 Joko Widodo (Jokowi) ke Bawaslu karena kunjungan kerja di Kendari, Sultra dan Gorontalo yang disertai dengan agenda kampanye.

“Jadi kami atas nama lembaga konsultasi bantuan hukum HMI PB HMI dalam hal ini ingin melaporkan proses kunjungan kerja Pak Joko Widodo ke Kendari dan provinsi Gorontalo,” ujar Direktur Eksekutif LKBH HMI, Abeder Rahmatullah Rorano di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).

BACA JUGA: Dies Natalis HMI ke-72 Jaga Independensi Organisasi

Abeder menduga ada kegiatan politik yang dilakukan Jokowi sebagai capres. Bercampurnya kegiatan kepresidenan dan capres menurut Abeder menurutnya diduga menyalahgunakan wewenang terkait kunker.

“Kami menduga adanya proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, dalam hal ini sebagai calon presiden. Di situ kami merasa ada potensi penyalahgunaan wewenang, di jadwal yang kemudian keluar oleh presiden itu melakukan kunjungan kerja,” kata Abeder.

Selain itu, pihaknya sudah mengecek terdapat surat cuti untuk kampanye yang diajukan oleh Jokowi, untuk tanggal 1 dan 2 Maret. Tapi menurutnya, Jokowi saat kunker melakukan pembagian sertifikat yang juga dihadiri ASN.

“Tapi saat kami kroscek lagi, ada surat yang keluar dari menteri sekretaris bendahara yang ditandatangani oleh Bapak Pratikno. D isitu tanggal 1 dan 2 Maret, itu Pak Jokowi mengajukan surat pemberitahuan cuti pada tanggal 21 Januari, tembusannya ke KPU, Wapres dan Bawaslu,” kata Abeder.

“Kita dapat informasi, ada ASN keikutsertaan dari kepala daerah. Ditambah pak Jokowi dalam kapasitas sebagai capres juga dia melakukan pembagian sertifikat, jadi kita nggak tahu posisi dia ke Kendari atau Gorontalo ini dalam apa? Kapasitas sebagai apa? Di satu waktu dia sebagai presiden, di satu sisi dia sebagai calon presiden,” sambungnya.

UU Pemilu

Jokowi dilaporkan dengan Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami menduga ketentuan pemilu di Pasal 280 ayat 1 dan 2 disebutkan di situ bahwa pejabat negara termasuk presiden dalam rangka menyelenggarakan kampanye wajib menyerahkan surat pernyataan cuti. Kenapa kami ingin mengadukan permasalahan ini supaya ini menjadi clear, agar jangan sampai ketidaktahuan publik ini berpotensi ada salah pahaman kepada yang bersangkutan menggunakan kekuasaan untuk mementingkan diri sendiri,” tuturnya.

BACA JUGA: Jokowi Bingung Kenapa Keluarga Sandiaga Dukung 01

Jokowi saat berada di Gorontalo diketahui menyerahkan 34 sertifikat tanah wakaf yang diserahkan kepada 13 orang secara simbolik di Masjid Baiturrahman Limboto. []

SUMBER: DETIK


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Kamu Sedang Offline