Unik, Informatif , Inspiratif

Ini Kata Yusril tentang Perda Syariah

0 92

Menurut Yusril Ihza Mahendra, sebenarnya masyarakat tidak perlu gaduh dengan adanya aturan agama yang secara substansi termaktub dalam peraturan nasional. Pernyataan ini berkaitan dengan kegaduhan yang disebabkan oleh Pernyataan sikap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.

Grace Natalie menyatakan bahwa partainya yang menolak perda syariah. Buntut dari pernyataan itu, Grace diadukan oleh sebuah ormas.

Sebagai ahli tata negara, Yusril  menanggapi, bahwa sebenarnya Hukum formal di Indonesia tidak mengenal penyebutan perda syariah. Perda syariah memang menjadi perdebatan. Yusril menjelaskan, secara formal, Indonesia hanya mengenal sebutan peraturan daerah (perda).

BACA JUGA:Ketum PSI Tolak Perda Keagamaan, KH Ma’ruf Ikut Komentar

Menurut Ketua Partai Bulan Bintang ini bahwa ada perdebatan panjang tentang perda syariah. Seperti halnya hukum adat dan hukum eks kolonial belanda yang dijadikan sebagai sumber rujukan perundang-undangan nasional.

Menurutnya, begitu hukum adat itu menjadi produk hukum, lalu disebut sebagai undang-undang Republik Indonesia. Tidak ada imbuhan kata syariah di belakangnya. Hanya ada penambahan nama daerah, nomor, tahun, dan judul.

Yusril juga menanmbahkan bahwa nama perda yang dilekatkan dengan label syariah memang tidak ada. Tapi secara substansial, keberadaan syariah Islam tidak bisa dihindari. Sebab, saat pemerintah akan membuat produk hukum, tidak ada pilihan lain selain melihat kesadaran hukum yang hidup di masyarakat.

Yusril datang ke Surabaya untuk menghadiri acara PBB bertajuk Konsolidasi Partai dan Pemantapan Calon Legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jalan Manyar Kertoadi.

“Di negara yang menganut asas demokrasi, kesadaran hukum rakyat yang menjadi pegangan merumuskan norma,” Yusril menjelaskan.

Yusril menjelaskan masalah ini dengan mengambil contoh RUU Keluarga Berencana (KB)kasus Philipina. Rakyat Filipina banyak yang memprotes kebijakan tersebut. RUU itu dianggap tidak sesuai dengan doktrin ajaran gereja katolik yang melarang penggunaan KB. Ketika negara membuat aturan yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya, akan terjadi hal yang demikian.

Sistem hukum di Indonesia memiliki corak yang menggambarkan masyarakat penggunanya. Salah satunya hukum islam. Bahkan, ada aturan yang khusus di dalamnya berlaku hukum Islam. Yakni, undang-undang tentang pengadilan agama.

Dalam hal waris, misalnya. Secara eksplisit, penyelesaian perkara pembagian warisan hanya dengan hukum Islam. Meski, aturan itu tidak mengikat. “Itu formalnya. Untuk hukum materiilnya masih belum ada hingga sekarang,” kata Yusril.

BACA JUGA: Ini Penjelasan Yusril soal Dihubung-hubungkan dengan D.N Aidit

Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah membuat aturan khusus tentang kewarisan Islam. Tapi, tidak ada penambahan embel-embel UU Syariah. Cukup dituliskan nomor, tahun, dan judul setelah kalimat UU secara lengkap.
Selama menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril mengaku telah memproses lebih dari 300 RUU. Ada transformasi kaidah – kaidah dari hukum islam.

“Tranformasi kaidah Islam ke hukum nasional itu memang sudah ada,” katanya. Untuk itu, masyarakat tidak perlu gaduh dengan adanya aturan agama yang secara substansi termaktub dalam peraturan nasional. []

SUMBER: JPNN

Artikel Terkait :

loading...

Kamu Sedang Offline