Unik, Informatif , Inspiratif

Ini Komentar Kemenhub soal Izin Sepeda Motor Masuk Tol

0

Terkait wacana perizinan sepeda motor masuk tol yang diusulkan oleh ketua DPR, Bambang Soesatyo pada Selasa, (29/01/19) lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi menyampaikan pendapatnya.

Budi mengatakan bahwa dirinya tidak direkomendasikan motor masuk seluruh jalan tol, karena untuk kebaikan dan keselamatan pengguna.

BACA JUGA: Rocky Gerung Dipanggil Polda Metro, Periksa Ujaran ‘Kitab Suci adalah Fiksi’

“Saya kira kalau untuk kepentingan safety saya kira tidak recommended,” kata Budi, seperti disitat dari TEMPO, Selasa, (29/01/19).

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemerintah memberikan izin kepada para pengguna kendaraan roda dua untuk bisa menggunakan jalan tol.

Menurut Bambang, hal itu penting karena baik roda empat mapun roda dua sama-sama memiliki kewajiban membayar pajak, maka persamaan hak juga harus ada.

“Dari (pantauan di) lapangan, kami juga mengimbau dan menyuarakan, sudah saatnya pemerintah menyediakan jalan khusus roda dua di jalan-jalan tol,” kata Bambang dalam keterangan tertulis di situs resmi DPR, Senin (28/01/19).

Budi menjelaskan bahwa secara regulasi hal ini memang diperbolehkan. Akan tetapi, sepeda motor bukanlah kendaraan untuk jarak jauh. Menurutnya, akan berbahaya jika sepeda motor dijadikan kendaraan untuk jarak jauh, apalagi jika jalan tol untuk sepeda motor tidak ada barikade atau tidak dipisahkan.

BACA JUGA: Perusahaan Startup di Malaysia Luncurkan Browser Syariah

“Mobil di jalan tol itu kan kecepatan tinggi. Sekarang kalau mobil jalan kecepatan tinggi tiba-tiba ada motor kan pasti agak goyang. Apalagi jalan tol kan terbuka, anginnya besar. Possible manakala khusus jarak pendek seperti Bali dan Suramadu,” ujar Budi.

Dikatakan oleh Budi, untuk jarak pendek, sepeda motor masih memungkinkan untuk masuk jalan tol, tergantung kebijakan dari regulator. Oleh karenanya, perizinan ini masih memungkinkan untuk diterapkan untuk tol di Jakarta, tetapi hal itu bergantung pada kebijaakan kementrian PUPR. []

 

SUMBER: TEMPO


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.