Unik, Informatif , Inspiratif

Istana Merespon Keras Penyerangan Karyawan Proyek di Papua

0 77

Istana Kepresidenan telah menyampaikan pernyataan keras terkait kasus penyerangan, penembakan, dan menyanderaan puluhan karyawan PT Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, yang terjadi pada Sabtu (01/12/18) lalu.

Dalam pernyataan resminya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko pada Rabu (05/12/18) menyampaikan bahwa kasus ini adalah aksi terorisme.

BACA JUGA: Penembakan 31 Pekerja, Proyek Jalan Trans Papua Akan Terus Berjalan

“Untuk itu, kami mengutuk atas peristiwa ini. Ini bukan sekadar dilakukan oleh aksi kelompok kriminal bersenjata, tapi ini sudah aksi-aksi boleh saya katakan sebuah gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka),” tegas Moeldoko.

Oleh karena itu, Moeldoko meminta agar jangan ada standar ganda dalam melihat peristiwa tersebut. Sebab, menurut Moeldoko, sangat tidak imbang jika terjadi sebuah peristiwa kecil yang dijalankan aparat Papua dieksploitasi besar-besaran. Sedangkan di saat 31 nyawa warga sipil jadi korban seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

BACA JUGA: Kebanyakan Korban Penyerangan KKB adalah Warga Asli Papua

Selanjutnya Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah karena masyarakat Papua membutuhkan kenyamanan dan keamanan.

“Sehingga pemerintah dengan cepat mengirimkan kurang lebih 150 personil TNI Polri untuk segera mengembalikan situasi itu,” ujar Moeldoko.

Pembangunan di Papua, lanjut Moeldoko, harus tetap berjalan. Sebab, hal ini sudah menjadi komitmen pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan tanpa mengenal situasi.

“Untuk itu, walau pun kita diganggu, pemerintah tetap berjalan. Karena ini jadi kebutuhan besar masyarakat Papua, bukan sekelompok kecil orang-orang bersenjata,” tegas Moeldoko.

BACA JUGA: Solusi Banjir Ibukota, Anies: Simpel Kok Cuman Buat Lubang

Pihaknya juga menyampaikan bahwa aparat akan berkerja secara profesional dan tidak terprovokasi dalam upaya mengembalikan situasi di Papua, sambil terus mengawal pembangunan.

“Pembangunan tetap berjalan dan itu perlu dikawal. Terhadap daerah-daerah yang ternyata tidak aman maka perusahaan-perusahaan atau BUMN yang sedang bekerja perlu pengawalan TNI Polri, agar pembangunan tetap berjalan baik,” tutupnya. []

SUMBER: JPNN

Artikel Terkait :

loading...

Kamu Sedang Offline