jakarta, Jalankan Tugas Derek Parkir Liar, Dishub DKI Kena Denda Rp186 Juta, Kok Bisa?
Unik, Informatif , Inspiratif

Jalankan Tugas Derek Parkir Liar, Dishub DKI Kena Denda Rp186 Juta, Kok Bisa?

0

Pemprov DKI Jakarta dihukum Rp186 juta oleh Mahkamah Agung (MA). Hal itu dikarenakan Dishub DKI Jakarta menderek kendaraan yang parkir liar tanpa prosedur yang benar.

Kasus berawal saat seorang pengacara, Mulyadi, memarkir Nissan X-Trail nopol B-29-Zul di depan PN Jakpus pada 10 November 2015.

Kala itu, parkiran di dalam area gedung PN Jakpus sudah penuh sehingga ia memarkirkan mobilnya di Jalan Gajah Mada.

BACA JUGA: Serasa di Luar Negeri, Begini Kondisi Jalanan Jakarta yang Disulap Anies Baswedan

Padahal, di jalan itu ada tanda larangan parkir.

Saat selesai beracara di pengadilan, ia kaget saat kembali ke Jalan Gajah Mada.

Pasalnya, kendaraan operasional kantornya itu sudah tidak ada di tempat semula.

Mulyadi lantas membuat laporan kehilangan kendaraan.

Setelah itu, ia menunggu surat pemberitahuan penderekan kendaraan tetapi tidak kunjung datang.

Atas hal itu, Mulyadi menilai Dishub lalai memberi tahu adanya penderekan tilang itu.

Belakangan diketahui, mobil itu dibawa ke parkiran IRTI Monas.

Atas kejadian itu, Mulyadi menggugat Pemprov DKI Jakarta.

Mulyadi menilai Pemprov DKI telah melanggar Pasal 97 ayat 4 PP 43/1993 yang berbunyi:

Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud, petugas yang berwenang harus memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan.

Mulyadi mengajukan gugatan materiil Rp186 juta dan kerugian imateriil Rp2,5 miliar.

Pada 14 Februari 2017, PN Jakpus mengabulkan gugatan itu.

PN Jakpus memutuskan Gubernur DKI dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi Rp186 juta.

Pada 19 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan putusan tersebut. Duduk sebagai ketua majelis Johanes Suhadi dengan anggota Amir Maddi dan I Nyoman Adi Juliasa.

Atas dua putusan itu, Gubernur DKI dkk tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

“Tolak,” demikian lansir panitera MA, Selasa (16/10/18).

Perkara nomor 2010 K/PDT/2018 diadili oleh Yakup Ginting dengan anggota Maria Anna Samiyati dan Yunus Wahab.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Akan Tanggung Perbaikan Rumah Korban Gempa

Duduk sebagai Panitera Pengganti Aryaniek Andayani dan diketuk dalam sidang pada 18 September 2018. []

 

SUMBER: DETIKCOM


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.