(foto: kanalhukum.id)

Ketua DPR Setuju Usul DPR Tak Digaji Jika Tak Rampungkan UU Menguat, Asal…

Dalam melakukan pembahasan suatu undang-undang, diperlukan juga anggaran. Padahal DPR tidak bisa menjamin waktu penyelesaian dalam melakukan pembahasan rancangan UU

Hal ini membuat KPK memberi wacana agar para anggota DPR tidak digaji apabila tidak bisa merampungkan undang-undang. Wacana tersebut didukung Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

“Saya kira ide membuat batasan tegas dan ada sanksi apabila sampai batasan itu memang tidak bisa menyelesaikan undang-undang, termasuk ide KPK itu yang tidak memberikan gaji bila DPR tidak bisa menyelesaikan undang-undang,” ucap peneliti Formappi Lucius Karus, Rabu  (5/12/2018).

BACA JUGA:Mahfud MD Singgung Gaji Anggota DPR yang Tidak Diributkan Seperti BPIP

Menurut Lucius, ada aturan di UU MD3 yang menyebutkan DPR membahas undang-undang dengan batasan 3 kali masa sidang. Namun menurut Lucius ada pasal lain dalam undang-undang itu yang bisa mengesampingkan aturan itu.

Lucius menjelaskan bahwa dalam 3 kali masa sidang itu dibatalkan tapi ada pasal lain yang mengatakan pembahasan undang-undang itu bisa diperpanjang kapan saja asal punya alasan

Lucius menyoroti pembahasan suatu undang-undang akan memakan anggaran apabila diajukan setiap tahun dan tidak ada jaminan akan selesai. Karena aktivitas yang boros, Lucius mendukung sekali apabila ada batasan tegas dan sanksi bila DPR tidak dapat menyelesaikan undang-undang dalam kurun waktu tertentu.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut hal itu baru wacana. Menurutnya, selama ini yang ingin diterapkan di pemerintahan adalah merit system.

BACA JUGA: Berapa Gaji Presiden Indonesia?

“Sekarang merit system kan. Jadi orang itu harus berdasarkan itu (kinerja). Itu kan pekerjaannya (DPR) salah satunya membuat undang-undang. Kalau dia buat undang-undang terus nggak jadi-jadi undang-undangnya, seharusnya nggak berhak gitu mendapat gaji,” tutur Syarif.

Sementara itu, ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengamini hal itu, tapi dia memberi syarat. Bamsoet setuju asalkan ketentuan itu juga berlaku untuk pemerintah. Sebab menurutnya pemerintah juga terlibat dalam pembuatan UU.

“Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah digaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah,” Bamsoet memberi alasan.[]

SUMBER: DETIK


Artikel Terkait :

About Kesit Susilowati

Check Also

Entah Apa yang Merasuki Pria Ini, 2 Bulan Tinggal di Tong Setinggi 25 Meter

Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh dirinya sendiri pada 1997. Ketika itu, dia tinggal di dalam tong selama 54 hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *