Korupsi di Tanah Air Masih Subur, Salah Siapa?

0

Oleh: Kesit s

Berapa kali sehari kamu mendengar berita OTT, KPK, DPR, korupsi? Berita dengan konten semacam itu seperti obat saja, rutin, dan kadang dosisnya tak beraturan. Memang banyak sisi positif pemberitaan pemberantasan korupsi. Selain menunjukan keberhasilan kerja KPK, semestinya berita ini membuat efek jera pelakunya. Karena pemberitaan itu ditayangkan secara ‘natural’. Semestinya, pelaku korupsi akan malu. 

Alih-alih pennangkapan itu menghasilkan efek jera koruptur, kerja keras KPK itu justru sukses mengabarkan bobroknya kerja aparat. Sentimen negatif secara perlahan menghujani para wakil rakyat. Sampai seorang teman berseloroh: Memang sebaiknya lapangan tembak itu dialihkan. Dipindahkan ke dalam gedung DPR–pasca insiden salah sasaran di senayan.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Ungkap Tujuan Beri Hadiah Rp 200 Juta Bagi Masyarakat yang Laporkan Pelaku Korupsi

Perlu diketahui, selain anggota wakil rakyat, ada 99 dari 416 kepala daerah ditangkap KPK. Sedih rasanya saat MK meloloskan undang-undang yang mengijinkan koruptor boleh mencalonkan diri dalam Pilkada.

Oke, kalo begitu. Asalakan, kertas pemilihannya, tepatnya fotonya, ditandai sebagai koruptor, saat pencoblosan. Andai saya bisa usul begitu.

Korupsi yang hampir merata ini sebenarnya salah siapa? Lemahnya leadership nasional untuk kepemimpinan yang bersih? Lemahnya Bawaslu dalam fit and proper test para kandidat pilkada?

BACA JUGA: Korupsi, Dosa Besar?

Atau lemahnya KPK dalam mensosialisasikan budaya pemerintahan yang bersih ke jajaran pejabat? Apakah KPK gagal membangun budaya anti korupsi?

Atau mungkin karena kurang pedulinya masyarakat untuk memilih pemimpin yang amanah?

Biaya pesta demokrasi atau pemilihan Pilkada yang besar sepertinya menjadi pemborosan yang sia-sia. Jika sudah merugi seperti ini, siapa yang mau menanggung? []

Artikel Terkait :

Kamu Sedang Offline