Unik, Informatif , Inspiratif

Maraknya Kasus Korupsi Kepala Daerah, Begini Kata KPK

0 11

Kasus korupsi yang menyeret nama kepala daerah seakan tidak pernah usai. Hal pun ditanggapi oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah.

Disampaikan oleh Febri, bahwa salah satu penyebab maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah adalah pengawasan di tingkat daerah yang tidak efektif.

Padahal, menurut Febri, inspektorat seharusnya bisa lebih independen agar fungsi pengawasan dan pembinaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari inspektorat dapat berjalan lancar.

“Banyak kami temui kasusnya, karena inspektorat setempat yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan merasa segan, karena yang diawasi adalah atasannya sendiri,” kata Febri, Rabu, (14/11/18).

Selanjutnya, Febri menyampaikan bahwa pimpinan KPK telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan instansi terkait pembahasan revitalisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam hal ini KPK pun berharap inspektorat tidak lagi segan dan tidak terhambat lagi untuk mengawasi wali kota atau bupati. Sebab, undang-undang mengatur status mereka independen dan bertanggung jawab bukan kepada atasan langsung, dalam hal ini wali kota atau bupati.

“Saat ini KPK sudah memproses sekitar 102 kepala daerah. Hasil identifikasi kami banyaknya kepala daerah diproses secara hukum karena lemahnya pengawasan,” ujar Febri.

Selain soal revitalisasi APIP, pihaknya terus mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi.

“Jadi pengendalian gratifikasi akan lebih sistematis nantinya, termasuk pada korporasi. Karena bukan hanya mencegah para pejabat untuk menerima, tetapi juga memastikan mencegah korporasi untuk tidak memberi,” tutupnya. []

 

SUMBER: TEMPO

Artikel Terkait :

loading...

Kamu Sedang Offline