Unik, Informatif , Inspiratif

Maraknya Kepala Daerah Terkena OTT KPK, Tjahjo: Saya Sedih dan Prihatin

0

JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara perihal tertangkapnya sejumlah Kepala Daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbaru penangkapan Bupati Mesuji, Lampung, Khamami.

Tjahjo mengungkapkan keprihatinannya atas kasus tersebut, ia pun selalu mengingatkan kepada Kepala Daerah agar hati-hati terkait area rawan korupsi.

BACA JUGA: OTT di Kemenpora, Fahri Hamzah: Ini akan Turunkan Elektabilitas Jokowi

“Saya merasa sedih dan prihatin selama empat tahun sebagai Mendagri, saya selalu mengingatkan hati-hati terkait area rawan korupsi yang utama adalah perencanaan anggaran dan terkait fee proyek dan anggaran yang menyimpang dari peraturan yang ada, jual beli jabatan, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan perizinan dan lain-lain,” kata Tjahjo, pada Sabtu (26/1/2019) kemarin.

Tjahjo selalu mengingatkan jajarannya dan kepala daerah untuk selalu mempedomani mekanisme peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Menurut dia, masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan, hubungan kerja antar intansi pemerintahan serta pelayanan publik dapat diatasi dengan baik kalau seluruh mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Serta konsisten menerapkan mekanisme melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, menerapkan e-budgeting dan e-planning di semua bidang serta manajemen kontrol yang terbuka”, terang Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo menegaskan hal tersebut juga selalu diingatkan kepada Kemendagri dan pemerintah daerah dalam upaya membangun transparansi dan kepercayaan publik terkait pelayanan masyarakat.

“Sebagai Mendagri ataupun kepala daerah harusnya tidak perlu takut mengambil sebuah kebijakan sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui berbagai mekanisme pelayanan masyarakat yang transparan,” ujarnya,

Dia berharap kasus OTT atau persoalan hukum yang menimpa para pemangku kebijakan tidak terjadi lagi.

BACA JUGA: OTT di Kemenpora, KPK: Kami akan Telusuri Juga Dana dari Kegiatan Asian Games 2018

“Semoga kasus-kasus OTT, baik di jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah harus sudah diakhiri mengingat sudah cukup banyak pemangku kebijakan yang terkena masalah hukum,” tandasnya. []

SUMBER: SINDONEWS


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Kamu Sedang Offline