Pemerintah Mesir akan Batasi Akses Media Sosial bagi Rakyatnya

0

INSPIRADATA. Pemerintah Mesir mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan kehidupan dunia maya. Pemerintah kini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang isinya adalah pembatasan warga Mesir dalam mengakses media sosial. RUU tersebut digagas oleh Reyad Abdel Sattar dari Partai Bebas Liberal Mesir yang memiliki kursi terbanyak di parlemen. Demikian disitat dari Republika, Selasa (16/5/2017).

Sattar mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi sekaligus meminimalisir terorisme dan hasutan untuk melakukan kerusakan di negara. Bila nanti berhasil menjadi Undang-undang, pemerintah dapat mengawasi jaringan media sosial di Mesir, seperti Facebook dan Twitter.

Kendati demikian, warga masih tetap bisa mengakses akun media sosialnya. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh oleh pengguna media sosial tersebut. Seperti mereka harus mendaftar terlebih dahulu ke sistem yang dikelola oleh pemerintah. Bila sudah terdaftar, warga Mesir akan mendapatkan ID nasional yang mengizinkan mereka untuk mengakses berbagai media sosial.

Wafa Ben Hassine dari kelompok hak digital Access Now berpendapat bahwa RUU ini cukup mengkhawatirkan dampaknya bagi para pengguna media sosial. “Ini akan berdampak besar dengan mengendalikan apa yang orang katakan dan katakan tidak,” ucapnya

Ia juga mengkritik mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan ID berskala Nasional agar masyarakat bisa mengakses media sosial. “ID yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sejumlah besar kegiatan termasuk mengemudi, perbankan, dan layanan medis. Sehingga pemerintah akan memiliki lebih banyak informasi tentang keberadaan pengguna,” ujar Hassine.

Selain lebih mudah memantau aktivitas pengguna media sosial, Hassine pun pesimis pemerintah bisa menangani proses pendaftaran untuk mendapatkan ID nasional. Sebab jika melihat jumlah rakyat Mesir yang menggunakan Facebook ada sekitar 30 juta. Bila mereka semua nantinya mengajukan permohonan ID, pemerintah pasti akan kewalahan melayani rakyat.

“Saya ragu pemerintah Mesir memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu,” katanya.

Menurutnya juga, gagasan untuk mengontrol masyarakat dalam mengakses media sosial adalah ide yang konvensional. “Seluruh dunia telah melampaui gagasan untuk melarang internet,” ucapnya.

Inisiatif RUU ini merupakan upaya terbaru Mesir untuk menindak pengguna media sosial sejak revolusi pada 2011 lalu. Penggulingan mantan presiden Hosni Mubarak dijuluki sebagai “Revolusi Facebook” karena penggunaan jaringan sosial penyelenggara Twitter dan Facebook diblokir selama fase pemberontakan. []

loading...
loading...
Comments
Loading...