Unik, Informatif , Inspiratif

Pemprov DKI Belum Putuskan Perpanjang Ganjil Genap

0

Jakarta, 26/12/2018. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko belum banyak membocorkan masalah perpanjangan ganjil genap. Padahal Pemprov DKI Jakarta akan segera memutuskan perpanjangan ganjil genap.

Sigit mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan rencana finalisasi 27 Desember. “Besok evaluasi dan penetapan apakah ganjil genap diteruskan atau tidak,” kata Sigit di Monas, Jakarta Pusat, Rabu 26 Desember 2018.

Pihaknya sudah beberapa kali menggelar fokus grup diskusi (FGD) soal itu. FGD melibatkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, pakar, dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

“Kami punya beberapa masukan dari sisi penegakan hukum, efektivitas, dan peningkatan pengguna angkutan umum. Itu semua kami pertimbangkan,” kata Sigit.

Dishub belum memutuskan pola penerapan sistem itu. Padahal menurut Sigit mayoritas stakeholder meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperpanjang ganjil genap.

Sigit menambahkan bahkan ada juga (yang minta) modifikasi waktu pelaksanaan.

BACA JUGA: Menhub Punya 2 Rekomendasi untuk Atasi Kemacetan Tol Jakarta-Cikampek

Seperti diketahui bahwa saat ini ada dua pilihan waktu pelaksanaan. Pertama, ganjil genap diberlakukan secara penuh dari pukul 06.00 sampai 21.00 WIB. Kedua, pukul 06.00-10.00WIB dan 16.00-20.00 WIB.

Polda Metro Jaya mengusulkan peraturan ganjil genap tetap diterapkan pada 2019. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengusulkan skema waktu diperpanjang menjadi pukul 06.00-21.00 WIB.

Ganjil genap hanya akan diterapkan Senin-Jumat, kecuali libur nasional.

BACA JUGA:Ganjil-Genap di Jakarta Hanya saat Jam Sibuk

Budiyanto menjelaskan bahwa usulan ini keluar karena kebijakan ganjil genap efektif mengurai volume mobil di DKI Jakarta. Kebijakan itu juga akan diintegrasikan dengan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE).

Kebijakan ganjil genap ini akan diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai yang berwenang memutuskan keberlanjutan kebijan ini. Sebagai catatan bahwa Kebijakan ini akan berakhir pada 31 Desember 2018.[]

SUMBER: MEDCOM


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Kamu Sedang Offline