Unik, Informatif , Inspiratif

Pengamat, Indonesia Berpeluang Buka Akses Informasi Kasus Uighur

0

Amnesty Internasional, telah melaporkan dari hasil penyelidikannya, bahwa jutaan orang Uighur yang berada di kamp redukasi, tidak diketahui nasibnya. Bahkan pihak keluarga yang sempat ditemui pihak Amnesty, mengaku tak lagi mendapat kabar setelah keluarga mereka dimasukkan ke kamp.

Saat ini pemerintah China berusaha meredam aksi-aksi pemberontakan dari etnis Uighur demi menjaga kestabilan ekonominya. Cina menyatakan bahwa tindakan ini untuk menekan gerakan terorisme di kalangan muslim Uighur.

Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia dinilai punya posisi kuat untuk mendorong pemerintah China membuka informasi atas apa yang menimpa etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Agung Nurwijoyo, mengatakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, anggota Dewan Keamanan PBB, dan juga memiliki hubungan bilateral yang baik dengan China, bisa memanfaatkan hal itu agar menjembatani persoalan yang dialami komunitas tersebut.

BACA JUGA: Alasan Cina Tindak Tegas Uighur: Cegah Ideologi Radikal

Agung menjelaskan bahwa Indonesia punya peranan yang signifikan, karena Indonesia punya hubungan baik dengan China. Hubungan baik ini memberi peluang bagi Indonesia untuk berkomunikasi dengan China untuk membuka akses informasi terhadap orang Uighur dan itu akan menghapus kecurigaan global atas kasus Uighur.

Agung juga menambahkan: “Saya pikir Indonesia bisa mendorong di situ untuk membuka akses informasi tentang apa yang terjadi di China dan ini jadi pintu masuk Indonesia bermain dalam di level diplomasi global.”

Menurut Agung belum ada sikap resmi pemerintah atas permasalahan ini dikarenakan Indonesia masih menunggu respons negara-negara Islam lain.

“Kayaknya pemerintah masih wait and see, karena rata-rata negara-negara Islam di dunia belum banyak bersuara,” ujarnya seraya meyakini bahwa Indonesia akan mengambil jalan soft diplomacyuntuk merespons kasus etnis Uighur.

BACA JUGA: Terkait Uighur, Tokoh Tionghoa Desak Pemerintah RI Panggil Dubes RRT

Berdasarkan pengamatan Agung, langkah soft diplomacy itu ditempuh untuk menghindari balasan pemerintah China yang justu akan merugikan ekonomi Indonesia, yakni embargo.

Langkah Indonesia yang hati-hati, karena besarnya investasi yang ditanam di dalam negeri. Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi dari China pada periode Januari-September 2018 mencapai USD1,8 miliar.

Agung menjelaskan: “Mungkin saja akan diembargo. Secara global, ketergantungan terhadap China besar. Bukan hanya negara-negara Islam, tapi Afrika sendiri tergantung pada China. Jadi di luar masalah kemanusiaan, kalkulasi politik menjadi pertimbangan untuk memberi respons. Karena pernyataan apapun kan pernyataan politik.”.

“Sementara respons keras pasti akan memberikan feed back balik. Karena China tidak mau dicampuri urusan dalam negerinya. Meski kemanusiaan urusan semua pihak, tapi China tidak begitu,” Agung menambahkan.

Pemerintah belum menentukan sikap apapun atas apa yang menimpa etnis minoritas Uighur, lantaran masih menunggu laporan Duta Besar Indonesia di Beijing. Di mana pemerintah Cina mempersilakan dubes ke Xinjiang untuk melihat situasi sebenarnya. Sebelumnya, hal ini dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam suatu pernyataan sikap.

Menurut JK, pemerintah akan menunggu penjelasan Duta Besar China yang sebelumnya disurati Kementerian Luar Negeri pada 17 Desember lalu.

Menurut JK, pemerintah sangat berhati-hati dalam merespons isu Uighur sebab ada dugaan kelompok tersebut memang terlibat kelompok terorisme. JK merujuk pada penangkapan empat etnis Uighur di Poso karena dituduh membantu Santoso.

BACA JUGA:  Muslim Uighur Didiskriminasi, MUI: Pemerintah China Harus Segera Klarifikasi

Perbedaan sikap diplomasi dengan kasus Rohohingya disebabakan karena pihak China menjelaskan bahwa orang Uighur terkait dengan radikalism.

“Jadi kita lihat dulu, karena itu berbeda kasus di Myanmar dengan ini. Tapi pemerintan concern dan sudah disampaikan kepada pemerintah China. Perlu dicatat bahwa kita harus bedakan perlakuan diskriminatif dengan kemungkinan adanya radikalisme,” terang pria asal Bone ini.[]

SUMBER: AGREGASI BBC OKEZONE


Artikel Terkait :
Comments
Loading...

Kamu Sedang Offline