Unik, Informatif , Inspiratif

Permintaan Bebas Bersyarat Ba’asyir Tidak Dipenuhi oleh Pemerintah

0

Yusril Ihza Kuasa Hukum Capre Joko Widodo dan Maruf Amin mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir di Lapak Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Yusril tidak mempersoalkan apabila pemerintah akhirnya tidak membebaskan narapidana terorisme Ba’asyir. Yusril hanya merasa telah melaksanakan perintah dari Presiden Jokowi untuk menelaah perkara sekaligus berkomunikasi dengan Ba’asyir beserta keluarganya terkait dengan rencana pembebasan.

BACA JUGA: Jo-Man Laporkan Habib Bahar atas Kasus Dugaan Penghinaan Presiden Joko Widodo

“Yang penting bagi saya adalah tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” ujar Yusril melalui siaran pers resmi, Selasa (22/1/2019).

Yusril juga telah menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 khusus terkait dengan pembebasan bersyarat. Ia mengaku semua sudah ia sampaikan kepada Presiden Jokowi, termasuk pembicaraan dengan Ba’asyir.

Kepala staf Moeldoko memastikan pemerintah tidak dapat memenuhi permintaan pembebasan bersyarat bagi Ustaz Abu Bakar Ba’asyir.

“Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan,” ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Ba’asyir tidak dibebaskan karena tidak memenuhi syarat formil yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didietailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syrata dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Daiantara sayrata formil tersebut yaitu yang pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak ppidana yang dilakukannya.

BACA JUGA: Presiden Joko Widodo Bantah Semua Isu Tentang Dirinya

Syarat yang kedua, telah menjalani sedikitnya dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling seidkit 9 bulan.

Dan syarat yang ketiga, telah menjalani asimilasi sedikitnya setengah dari sisa ppidana yang wajib dijalani. Syarat terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan aatas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.[]

SUMBER: KOMPAS


Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.