Tak Cukup Mengimbau, Pemerintah Diminta Tegas terkait Data Masyarakat yang Dicuri

0

Belakangan praktik penyimpangan penggunaan data pribadi kian marak terjadi di masyarakat. Salah satunya yang paling ramai adalah penyalahgunaan nomor NIK dan KK. Bahkan, satu NIK dapat digunakan untuk registrasi sampai 2 juta lebih nomor seluler prabayar.

Karena itu, Menkominfo Rudiantara meminta masyarakat untuk selalu mawas diri dan hati-hati dalam melindungi data pribadinya.

Sejak diberlakukannya wajib registrasi, belum ada angka pasti berapa penurunan tingkat penipuan menggunakan SMS dan panggilan telepon.

BACA JUGA: Kemkominfo: NIK Registrasi Kartu Prabayar Rentan Disalahgunakan

Penipuan via SMS dan telepon sejauh ini memang paling marak terjadi di Indonesia mengingat mudahnya membeli nomor baru, ditambah dengan praktek jual beli data pribadi, mulai dari nomor telepon, alamat email, sampai nomor NIK dan KK.

Melihat fenomena tersebut, pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai ada kekurangan fundamental di Tanah Air terkait perlindungan data pribadi.

Pada era serba digital seperti saat ini, menurutnya, keberadaan UU Perlindungan Data Pribadi mutlak diperlukan.

“Pemerintah tidak cukup dengan mengimbau masyarakat untuk hati-hati. Masyarakat memerlukan instrumen Undang-Undang. Bahkan penegak hukum juga demikian, tidak hanya cukup imbauan saja,” terang chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) dalam keterangannya Senin (9/7/18).
Mencuatnya UU Perlindungan Data Pribadi dilatarbelakangi banyaknya penyalahgunaan NIK dan KK dalam praktik registrasi nomor seluler prabayar.

Padahal, menurut Pratama, UU tersebut ditujukan tidak hanya mengatur keamanan data terkait nomor seluler, tetapi lebih luas lagi.

“Praktik yang sudah jamak salah satunya pengumpulan data pribadi masyarakat di lembaga keuangan. Bentuk instrumen yang memaksa para pengumpul itu untuk tidak menyalahgunakan harus tegas jelas dan dalam bentuk UU, jadi sangat kuat,” jelas Pratama.

Pratama menjelaskan, di Eropa pengamanan data pribadi menjadi prioritas serius.

Bahkan, instrumen hukumnya yang bernama General Data Protection Regulation (GDPR) dinyatakan berlaku di seluruh dunia.

Imbasnya sangat luas, setiap layanan maupun aplikasi yang mengambil, mengumpulkan dan memproses data milik warga 28 negara Uni Eropa, terancam hukuman ganti rugi yang sangat besar, yaitu 20 juta euro atau 4% dari total omset tahunan.

“Kita di Indonesia perlu melihat betapa seriusnya Uni Eropa melindungi privasi warganya. GDPR berlaku sejak 25 Mei 2018. Saya kira, hal serupa, tidak harus mirip bisa juga diberlakukan di tanah air. Utamanya agar para pelaku bisnis, juga instansi pemerintah yang mengumpulkan dan memproses data masyarakat tidak main-main dalam menjaganya dari penyalahgunaa,” terangnya.

GDPR sendiri bertujuan agar warga Uni Eropa mempunyai kontrol akan data pribadinya.

Alhasil, di setiap layanan maupun aplikasi, harus menyediakan fitur khusus untuk warga Uni Eropa bisa mengecek bahkan menghapus sendiri data mereka.

“Di Indonesia kita masih melihat banyak penyimpangan. Data perbankan nasabah bisa diperjualbelikan. Meski beberapa kali ada pelaku yang ditangkap, namun bukan berarti masalah selesai. Masalah utamanya adalah belum adanya instrumen UU terkait perlindungan data pribadi. Sekaligus UU itu memaksa semua entitas bisnis maupun negara untuk serius membangun sistem yang pro pada pengamanan data pribadi,” jelas Pratama.

Penggunaan data pribadi semakin hari memang semakin banyak.

Dengan masifnya perkembangan teknologi, hampir seluruh layanan online memerlukan input data pribadi sebelum bisa digunakan, bahkan untuk layanan game.

“Beberapa negara menerapkan KYC (Know Your Costumer) dalam transaksi e-Commerce, yang memaksa pengguna dan pengusaha untuk menggunakan identitas asli dalam bertransaksi electronik. Transaksi dapat ditolak bahkan akun disuspend jika diketahui pengguna atau penguasaha menggunakan identitas yang tidak asli. Saya pikir bisa menjadi awal dilakukan di tanah air,” terangnya.

BACA JUGA: 7 Hal soal Registrasi Kartu SIM Prabayar Ini Wajib Anda Tahu

“Semua sudah serba online, pemerintah perlu melihat UU Perlindungan Data Pribadi dengan cukup serius. Bila perlu ada pengembangan secara regional di ASEAN, karena data masyarakat kita banyak juga lari ke Singapura,” tegasnya dikutip Sindonews. []

Kamu Sedang Offline