Unik, Informatif , Inspiratif

Upaya Kemenhub Atasi PNS Korupsi

0

Korupsi memang sudah sering terjadi, begitu pula dengan Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang terbukti terlibat kasus korupsi. Kementrian Perhubungan telah menindak tegas mengenai hal tersebut.

BACA JUGA: KPK Telisik Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Hengki Angkasawan mengatakan sejak tahun 2016 tindakan yang dilakukan terhadap sebanyak 31 PNS yang sudah terbukti terlibat dalam kasus korupsi yaitu diberhentikan secara tidak hormat dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Kementerian Perhubungan selalu menindak tegas seluruh PNS yang terlibat kasus korupsi. Mereka diberhentikan secara tidak hormat dan menjalani proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Hengki Angkasawan dalam keterangan tertulis, Rabu (20/2/2019).

Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 ayat (4) huruf b jo UU No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b tentang Manajemen Pegawai Sipil.

Sudah jelas dalam peraturan tersebut bahwa PNS yang diberhentikan secara tidak hormat karena dihukum penjara atau kurangan itu berdasarkan putusan pengan yang miliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan jabatan dan atau pidana umum.

“Sudah ada sekitar 31 PNS dalam kurun waktu empat tahun ini yang telah kami berhentikan secara tidak hormat. Kami juga selalu memperbaiki dan memperketat sistem di lingkungan Kemenhub agar memperkecil ruang oknum PNS melakukan tindak korupsi,” kata dia.

Mengatasi korupsi ini, Hengki mengatakan bahwa Kemenhub telah berupaya untuk memperketat sistem agar memperkecil peluang tindakan korupsi di linkungan Kementrian Perhubungan.

Kemenhub telah menandatangani MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama empat kementrian lainnya terkait pengoptimalan penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa.

BACA JUGA: Jatim Provinsi Terbanyak Kasus Korupsi Selama 2018

“Kami berkomitmen mendukung KPK, BPK dan lembaga pengawas lainnya untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia,” ujarnya.[]

SUMBER: TEMPO


Artikel Terkait :
Comments
Loading...

Kamu Sedang Offline